Industri Alkes Keluhkan Rendahnya Penawaran Pemerintah dalam E-Katalog

JawaPos.com - Target Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terhadap pertumbuhan industri alat kesehatan (alkes) mencapai 25 persen di 2030 sepertinya sulit tercapai. Pasalnya, saat ini pelaku industri alkes dihadapkan pada tekanan harga jual hingga di bawah harga pokok penjualan (HPP) atau Cost of Goods Sold (COGS), terutama untuk produk alkes impor yang masuk dalam E-Katalog pemerintah yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Saat ini sejumlah alkes impor yang masuk dalam daftar E-Katalog ditawar secara beragam oleh LKPP mulai dari 1,3 dan ada pula alkes yang ditawar berbeda pada harga 1,6 dari harga wajar pabeanan (HPP/COGS).

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Indonesia H Sugihadi mengatakan, harga wajar pabean atau HPP alkes berada di level 1,4 atau 40 persen dari harga pokok saat membeli dari eksportir di luar negeri. Biaya importasi tersebut mencakup asuransi, freight forwarding, pajak bea masuk, PPN Impor, PPNBM, PPh 22, biaya administrasi bank, serta jasa transportasi dan asuransi.

"Ini biaya yang kami keluarkan sejak barang keluar dari gudang eksportir hingga tiba di gudang penyimpanan di dalam negeri. Ketemu angka 1,4 untuk biaya pabean dalam kegiatan importasi alkes tersebut," katanya, Minggu (6/5).

Sehingga, lanjutnya, jika dalam E-Katalog ditawar lagi di bawah harga HPP, tentu hal tersebut bisa mengganggu mutu alkes. Sebab, saking murahnya harga alkes, maka barang yang dipakai rumah sakit rendah mutunya.

"Ini buruk bagi pelayanan di rumah sakit dan kesehatan pasien. Ini yang terus kita negosiasikan dengan LKPP bersama pihak Kemenkes," imbuhnya.

Terkait komponen pembentuk harga tersebut, Ketua Gakeslab DKI Jakarta Rd Kartono Dwidjosewojo menambahkan, pembentuk harga jual alkes yang wajar tidak hanya biaya importasi. Ada komponen seperti Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK), Izin Edar, Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik (CDAKB), dan aturan-aturan standarisasi lainnya.

Hal itu demi memastikan mutu, keamanan dan kemanfaatan produk yang memang seharusnya menjadikan prioritas utama dari industri alkes.

"Jadi, yang dinegosiasi itu hanya barang yang sudah dibuka dalam E-Katalog. Sementara kami sudah melakukan importasi sejak satu-dua tahun yang lalu. Resiko kami memang tinggi, biaya yang kami tanggung tidak sesuai dalam E-Katalog," katanya.

Lantas berapa harga wajar yang industri harapkan?

Menurut Kartono, alkes habis pakai kewajarannya di angka 1,95. Sementara alkes yang perlu edukasi, distribusi, dan instralasi khusus, harganya sekitar 2,4.

"Kalau sudah di angka tersebut, kami pengusaha alkes baru bisa penuhi permintaan pemerintah mencapai pertumbuhan yang tinggi, mutu terjaga, dan kesehatan pasien terjamin," jelas Kartono.

Berdasarkan data Gakeslab, sejauh ini, baru 16.667 nomor izin edar produk alkes yang terdaftar di e-katalog dari kurang lebih 250.000 nomor izin produk alkes yang dikeluarkan oleh Kemenkes.

Menurut Gakeslab, hal ini terkait dengan keterbatasan proses pendaftaran alkes ke dalam e-katalog, di samping waktu registrasi yang tidak terjadwal secara pasti, dan mekanisme penawaran harga yang tidak wajar.